Dan untuk selanjutnya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/7182/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tertanggal 2 Desember 2020 adalah tidak sah dengan segala kaitannya (Penyidikan & Penahanan) tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Memulihkan Hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;

4. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/497/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/1709/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

6. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/2981/VIII/2021/Ditreskrimum, tanggal 27 Agustus 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

7. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/4697/XII/2021/Ditreskrimum, tanggal 13 Desember 2021 adalah Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

8. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/1134/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022 adalah Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

9. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/1558/VIII/2022/Ditreskrimum, tanggal 22 Agustus 2022 adalah Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

10. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/1947/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2022 adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

11. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/2095/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 November 2022 adalah Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

12. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Spsidik/48/I/2023/Ditreskrimum, tanggal 5 Januari 2023 adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;

13. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1105/ M.2.17.3/Eoh.1/03/2023 tertanggal 17 Maret 2023, adalah tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk memberikan konpensasi Ganti Kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PEMOHON;

15. Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayar biaya perkara;

16 Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.